“Kita menghawatirkan, ada rantai pasok yang keliru. Sebab, banyak muncul pedagang dadakan di sosial media sedangkan pengecer resmi yang memiliki kios atau warung selalu stok kosong. Banyak yang mulai memanfaatkan situasi seperti sekarang ini. Jika tidak diikuti dengan pengawasan, kondisi ini akan berlangsung panjang,” ujarnya.
Pada situasi ini lanjutnya, Pemkot harus memiliki data kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat Kota Palopo, agar bisa ketahuan apakah stok masuk sama dengan kebutuhan atau tidak.
Aprianto juga kemudian mengapresiasi langkah Pemkot Palopo dalam melaksanakan operasi pasar. Hanya saja, efektifitasnya kemudian tidak menyeluruh.
“Operasi pasar baik, hanya saja jika jumlah minyak goreng pada operasi pasar 2.000 liter untuk seribu KK, bagaimana dengan masyarakat yang lain. Kita berharap, pemerintah dan DPRD lebih serius dan terbuka dalam persoalan kemasyarakatan ini,” tutupnya. (*)
